JOGJAGRID.COM - Tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi menjadi kekhawatiran utama bagi DPRD Kota Yogya dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Kebudayaan.
Khususnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menekankan pentingnya regulasi ini sebagai upaya preventif terhadap hilangnya jati diri masyarakat lokal, terutama di kalangan generasi muda.
Taufiq Setiawan, Juru Bicara Fraksi PPP, menyoroti Kota Yogya sebagai kota pelajar, budaya, dan pariwisata yang memiliki pondasi budaya kuat. Menurutnya, tanpa adanya payung hukum yang memadai, "dikhawatirkan dapat mengancam hilangnya atau tergerusnya suatu kebudayaan lokal sebagai suatu kultur budaya yang menjadi ciri khas di Kota Yogya."
Fokus utama Fraksi PPP adalah memasukkan aspek pendidikan karakter dalam Raperda. Mereka mendesak agar regulasi ini tidak hanya terbatas pada pelestarian fisik, namun juga mampu mengakomodir pembentukan karakter berbudi luhur pada generasi muda melalui pendidikan berbasis budaya.
"Hal ini agar mampu menjaga generasi muda Yogyakarta tidak kehilangan jati dirinya sebagai penerus bangsa dengan ciri khas budaya dengan adat ketimuran yang memiliki budi pekerti luhur," kata Taufiq.
Selain itu, Fraksi PPP juga mendorong penguatan ketahanan budaya agar mampu memfilterisasi pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran. Penetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia UNESCO semakin memperkuat alasan bahwa regulasi ini harus mampu menjaga kearifan lokal sebagai basis pertahanan budaya.
Taufiq juga menegaskan bahwa penanaman akhlak, budi pekerti, dan karakter luhur pada generasi muda merupakan kebutuhan mendesak yang membutuhkan regulasi yang jelas untuk memayungi pengelolaannya.
Advertisement
