JOGJAGRID.COM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menyoroti pentingnya kemandirian pembiayaan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027. Lembaga legislatif menilai bahwa struktur keuangan daerah harus terus diperkuat melalui inovasi dan strategi pengelolaan potensi lokal agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kota Yogyakarta, FX Wisnu Sabdono Putro, mengungkapkan bahwa tahun anggaran mendatang masih akan diwarnai tantangan efisiensi serta dinamika fiskal yang kompleks. Kendati demikian, kondisi tersebut harus dimanfaatkan oleh jajaran eksekutif sebagai momentum untuk melahirkan terobosan baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Meskipun juga tahun depan masih dibayangi efisiensi. Ini bisa jadi hambatan sekaligus tantangan. Hambatan manakala kemampuan fiskal kita sangat bergantung dana transfer dari pusat. Namun juga tantangan untuk membuat inovasi dalam menuju kemandirian fiskal," ujar Wisnu di Yogyakarta, Kamis (5/11).
Dalam postur RAPBD 2027 yang diajukan pihak eksekutif, Wisnu mencatat adanya tren positif di mana proporsi PAD telah melampaui 50 persen dari total anggaran. Capaian ini dinilai sebagai sinyal baik bagi masa depan kemandirian pembiayaan pembangunan kota.
Kendati mendorong peningkatan pendapatan, Wisnu mengingatkan agar upaya tersebut tidak ditempuh dengan cara yang dapat menekan perekonomian warga. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara target penerimaan daerah dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
"Kalau kita lihat dari postur RAPBD 2027 yang disampaikan walikota, prosentase PAD sudah lebih dari 50 persen dari anggaran. Tentu harapan kita bisa semakin besar pendapatan daerah agar bisa berdikari dalam membiayai program. Akan tetapi menaikkan PAD juga tidak semata-mata meningkatkan beban wajib pajak. Jangan sampai mengganggu daya beli masyarakat. Tetapi lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Optimalisasi pengelolaan aset," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Selain menyoroti kemandirian fiskal, DPRD Kota Yogyakarta juga menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran 2027 wajib berpihak langsung kepada kepentingan rakyat. Sektor-sektor mendasar seperti pelayanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta penanganan masalah sampah harus diposisikan sebagai prioritas utama yang mendapat pengawalan ketat agar berdampak nyata bagi kesejahteraan warga kota.
