JOGJAGRID.COM : Jajaran Komisi C DPRD Kota Yogyakarta secara resmi menggelar rapat kerja evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta. Dipimpin Ketua Komisi C, Bambang Seno Baskoro, forum pembahasan anggaran tersebut menaruh perhatian serius pada minimnya daya dukung sarana prasarana serta menyusutnya jumlah personel operasional penanganan bencana di lapangan.
Para wakil rakyat menilai defisit armada dan SDM di tubuh BPBD merupakan persoalan mendesak yang harus segera dituntaskan. Pasalnya, penguatan fungsi BPBD sebagai lembaga penyelamat publik merupakan pilar utama dalam merealisasikan program unggulan Walikota Yogyakarta, 'Jogja Tangguh Bencana'.
Guna mengatasi keterbatasan operasional tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, meminta jajaran pimpinan BPBD untuk segera mengkaji dan menghitung ulang seluruh kebutuhan riil instansi secara komprehensif demi menjamin kesiapsiagaan bencana yang optimal.
"Seluruh kegiatan yang dilaksanakan BPBD harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku serta sesuai tata kala anggaran dan perencanaan," ujar Bambang di tengah gelaran rapat kerja.
Guna memastikan pemenuhan kebutuhan penanggulangan bencana menjadi agenda bersama, Bambang mendesak agar kalkulasi ulang alokasi anggaran 2027 turut melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Langkah sinergis ini diperlukan agar pemenuhan fasilitas keselamatan publik tidak berjalan sendiri-sendiri.
Polemik anggaran ini sempat dipicu kendala teknis penutupan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) per 1 Juni lalu, yang mengakibatkan BPBD terhambat membelanjakan sejumlah perangkat operasional vital, termasuk kaus operasional Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan pemeliharaan rutin sarana prasarana. Padahal, pos anggaran BPBD pada RKA APBD 2027 sebenarnya telah mengalami kenaikan signifikan dibanding usulan awal.
Sebab sebagai sektor prioritas, pemenuhan anggaran BPBD telah dirancang sejak pembahasan KUA-PPAS yang disokong skema hibah bagi penguatan KTB di wilayah. Komisi C memastikan akan menjadwal ulang pembahasan teknis bersama BPBD dan instansi terkait untuk memastikan seluruh sistem mitigasi bencana berjalan prima demi keamanan warga Kota Yogyakarta.
