JOGJAGRID.COM : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti tren kemunduran demokrasi (democratic backsliding) serta bahaya populisme otoriter yang kian merebak di berbagai belahan dunia saat ini.
Hal tersebut diungkap Hasto saat berbicara dalam forum internasional bertajuk Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization 2026 di Yogyakarta, Jumat, 4 September 2026.
Hasto menjelaskan bahwa gerakan populisme otoriter lihai memanfaatkan narasi dan sentimen kerakyatan untuk menjaring dukungan massa. Padahal dalam pelaksanaan kekuasaannya, justru kerap menggerogoti institusi demokrasi, membungkam kebebasan pers, dan menepis rasa keadilan hukum.
“Fenomena populisme otoriter kerap menggunakan bahasa kerakyatan untuk memperoleh dukungan. Namun, dalam praktik kekuasaan, fenomena tersebut justru melemahkan institusi demokrasi, menekan kebebasan pers, serta menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan,” kata Hasto.
Dalam forum yang dihadiri puluhan delegasi lintas negara itu, Hasto lantas mencontohkan satu ruang strategis yang berhasil menumbuhkan populisme otoriter di Tanah Air.
Ia menyebut Pemilu 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden, bukanlah sekadar kontestasi politik biasa. Melainkan hasil akhir dari pembentukan populisme otoriter yang dirancang secara perlahan sejak periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia menjadi puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi," kata dia.
Dalam kontestasi politik itu, ujar Hasto, norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran.
Pada Oktober 2023, atau sebelum Pemilu 2024 digelar, Mahkamah Konstitusi yang diketuai adik ipar Jokowi, Anwar Usman, mengeluarkan putusan kontroversial terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Keputusan itu membuka jalan bagi kepala daerah yang belum berusia 40 tahun untuk maju di Pilpres yang kemudian meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran sebagai cawapres dan menang.
Dalam forum yang digagas organisasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia itu, Hasto juga menyinggung peran partai politik dalam menumbuhsuburkan populisme otoriter.
Ia menyoroti keretakan internal sistem politik ketika partai-partai alpa menjalankan perannya sebagai penjaga benteng demokrasi dari masuknya anasir otoriter.
Akibatnya, kekuasaan terisolasi dari kontrol publik dan jatuh ke tangan segelintir elite.
“Kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai gatekeepers (penjaga gerbang) demokrasi. Dalam kondisi itu, kekuasaan berisiko semakin terkonsentrasi dan tersandera kepentingan oligarki," kata dia.
Hasto mengaku kondisi demokrasi saat ini yang diwarnai populisme otoriter menjadi sebuah keprihatinan bangsa.
"Kita sedih dengan realitas ini, namun ini juga menjadi kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyat yang seharusnya berdaulat,” ungkap Hasto.
Sebagai jalan mengatasi krisis tersebut, Hasto menilai tatanan politik harus digeser dari ketergantungan pada figur atau personalisasi kekuasaan menuju pelembagaan sistemik yang berbasis ideologi, integritas finansial, serta pendidikan kader yang berkelanjutan.
“Kami menyakini bahwa rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri, perbedaan diselesaikan tanpa kekerasan, dan keadilan berdiri tegak di atas kekuasaan," urainya.
Advertisement
