JOGJAGRID.COM — Sebagai langkah krusial memutus rantai penularan hepatitis virus yang sering terdiagnosis saat memasuki stadium lanjut, Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Panitia Pelaksana KONAS dan PIN PPHI-PGI-PEGI Yogyakarta 2026 memusatkan agenda World Hepatitis Day atau WHD 2026 di Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 26 Juli 2026. Peringatan ini menjadi wadah edukasi massal untuk mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar membiasakan pemeriksaan kesehatan berkala, penerimaan imunisasi, dan penanganan medis tepat demi mengejar target eliminasi hepatitis sebagai ancaman kesehatan nasional pada tahun 2030. Intervensi ini dipandang sangat mendesak sebab mayoritas penderita hepatitis B dan C tidak mengeluhkan gejala fisik di tahap awal, yang mengakibatkan banyak pasien baru menyadari kondisi infeksi setelah organ hatinya mengalami kerusakan berat berupa sirosis atau berkembang menjadi kanker hati.
Rangkaian acara yang diselenggarakan di The Alana Hotel and Convention Center Yogyakarta ini dipadukan dengan Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah Nasional PPHI–PGI–PEGI 2026, dengan membawa tema global "Hepatitis: Let's Break It Down!" dan tema nasional "Perluas Akses, Perkuat Kolaborasi, Wujudkan Eliminasi". Kegiatan diawali sejak pagi pukul 06.00 hingga 07.30 WIB melalui Senam Sehat Bersama yang melibatkan dokter peserta kongres, tenaga kesehatan, komunitas, serta masyarakat umum, kemudian disambung Simposium Kesehatan Masyarakat bertajuk "Dua Tantangan Besar Penyakit Hati: Dari Hepatitis Virus hingga MAFLD" pada pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Diskusi dalam simposium tersebut dipandu oleh Moderator Dr. dr. Andri Sanityoso, SpPD, K-GEH, FINASIM, dengan menghadirkan narasumber lintas organisasi dan kementerian, yaitu Dr. dr. Juferdy Kurniawan, SpPD, K-GEH, FACG, FINASIM perwakilan PPHI, Prof. dr. David Handojo Muljono, PhD, SpPD, FAASLD, FINASIM selaku Ketua Komite Ahli Hepatitis Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine, MKM selaku Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, serta dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid selaku Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI.
Dalam momen tersebut, PPHI dan Kemenkes turut meluncurkan dua panduan klinis terbaru, yakni Buku Konsensus Nasional Penatalaksanaan Hepatitis B di Indonesia 2026 serta Buku Konsensus Nasional Penatalaksanaan Hepatitis C pada Penyakit Ginjal Kronik di Indonesia 2026 yang mengulas pembaruan skrining, pemilihan antivirus, hingga tata laksana bagi pasien dialisis dan transplantasi ginjal.
Ketua Umum PPHI, Dr. dr. Andri Sanityoso, SpPD, K-GEH, FINASIM, memaparkan bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi profesi, tenaga medis, media, dan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk merealisasikan peta jalan eliminasi.
"Indonesia telah berkomitmen mencapai target eliminasi hepatitis pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan peningkatan cakupan skrining, vaksinasi, diagnosis dini, serta akses pengobatan yang lebih luas bagi masyarakat," kata Dr. dr. Andri Sanityoso, SpPD, K-GEH, FINASIM.
PPHI menggarisbawahi tiga pesan kunci pada peringatan WHD 2026, yakni percepatan program skrining dan terapi secara terpadu demi target 2030; imbauan tes kesehatan karena sifat hepatitis B dan C yang kerap bertahan bertahun-tahun tanpa gejala; serta kepastian bahwa intervensi dini sanggup mencegah komplikasi fatal sirosis, gagal hati, dan kanker hati. Melalui peringatan ini, PPHI bersama Kemenkes RI dan panitia penyelenggara mengajak masyarakat tidak ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, melengkapi vaksinasi hepatitis B, dan rutin memeriksakan diri.
Di sisi lain, Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine, MKM, menjelaskan bahwa angka prevalensi hepatitis B Indonesia saat ini menduduki urutan keempat di Asia Tenggara dengan perkiraan 8,4 per 100.000 penduduk, sebuah kondisi yang menuntut kewaspadaan penuh meski terkesan jauh dibanding negara tetangga.
"Peringatan Hari Hepatitis Sedunia menjadi momentum krusial bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam mencapai eliminasi hepatitis pada tahun 2030," tutur dr. Prima Yosephine, MKM.
Ia menambahkan bahwa penderita kronis didominasi kelompok dewasa di atas 40 tahun, dengan bahaya sirosis yang mengubah organ hati menjadi keras seperti batu hingga memicu kanker hati yang mematikan. Berbeda dari hepatitis A yang memicu gejala klinis tajam seperti mata kuning, hepatitis B dan C tergolong samar sehingga Kemenkes memprioritaskan penapisan pada ibu hamil di Puskesmas guna memutus penularan dari ibu ke bayi, diiringi pemberian imunisasi serta Hepatitis B Immune Globulin atau HBIG pada bayi yang lahir dari ibu terinfeksi. Selain itu, pemerintah mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG secara tahunan untuk memetakan kelompok berisiko tinggi yang kemudian dilanjutkan tes viral load. Dari puluhan juta warga yang telah mengakses CKG, ditemukan puluhan ribu orang berisiko tinggi, di mana pemeriksaan lanjutan mengonfirmasi sekitar 700-an ibu hamil terinfeksi hepatitis B dan sekitar 300-an kasus hepatitis C. Guna menjamin kesembuhan, pemerintah memberikan jaminan pengobatan antivirus nasional yang masuk program resmi mulai 2025, mendampingi gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS serta vaksinasi mandiri bagi kelompok dewasa.
Mengenai konsolidasi tenaga medis, perwakilan panitia forum, Putut Bayu Purnama, Sp.PD-KGEH, menerangkan bahwa Kongres Nasional yang diselenggarakan rutin tiap tiga tahun sekali di kota-kota pusat pendidikan kedokteran ini menjadi ajang vital pemutakhiran wawasan bagi spesialis penyakit dalam konsultan, spesialis umum, hingga dokter umum.
Agenda ini diposisikan untuk menaikkan mutu penanganan pasien secara berkesinambungan mulai dari skenario penapisan awal hingga penatalaksanaan tingkat lanjut. Langkah ini teramat mendesak mengingat pesatnya inovasi teknologi di bidang hepatologi yang merevolusi akurasi pendeteksian dini serta metode terapi penyakit hati. Tanpa adanya ruang pertemuan ilmiah yang intensif, transfer pengetahuan terkini antardokter di berbagai kawasan dikhawatirkan berjalan lambat, padahal keparahan kasus di lapangan membutuhkan tindakan medis yang terintegrasi, cepat, dan berbasis pada bukti ilmiah tepercaya demi meningkatkan angka kesembuhan penderita di seluruh Indonesia.
