JOGJAGRID.COM – Di tengah bayang-bayang efisiensi anggaran yang akan berdampak pada alokasi APBD Kota Yogyakarta tahun 2026, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta bersuara lantang memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan, tidak boleh dikorbankan.
Akses layanan kesehatan adalah hak dasar yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga alokasi untuk Program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PD-PD) harus tetap dipertahankan dan dicukupi.
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini SIP, menjelaskan bahwa fokus utama Komisi D adalah menjamin seluruh warga Kota Yogyakarta, terutama yang tidak terkaver JKN PBI Pusat atau tidak mampu mendaftar mandiri, mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai melalui PD-PD. Ia menyatakan: "Intinya jangan sampai ada warga yang tercecer. Ini adalah hak dasar masyarakat agar terjamin kesehatannya."
Saat ini, Komisi D tengah melakukan penyisiran data dari tim eksekutif, baik terkait besaran alokasi anggaran maupun data aktual penduduk penerima PD-PD, untuk memastikan program yang didanai APBD ini tepat sasaran.
Darini juga mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk secara proaktif memperluas dan memvalidasi data kepesertaan PD-PD secara berkala.
Selain validasi data, percepatan sosialisasi prosedur penggunaan PD-PD kepada masyarakat di tingkat kelurahan juga sangat ditekankan. Harapannya, warga tahu bahwa cukup dengan KTP Kota Yogyakarta, mereka dapat memperoleh layanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit kelas III yang bekerja sama.
Darini menegaskan bahwa ketersediaan anggaran APBD yang cukup untuk pembiayaan klaim layanan kesehatan melalui PD-PD harus dipastikan Pemkot.
Beliau menutup dengan penekanan bahwa tujuan akhirnya adalah terwujudnya keadilan sosial di bidang kesehatan, seraya menambahkan: "Komisi D akan terus mengawal anggaran dan implementasi program ini di lapangan. Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama."
Advertisement
