JOGJAGRID.COM — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera mematangkan kesiapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah.
Langkah intervensi fiskal ini dipandang sebagai instrumen vital dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang kini mulai merasakan langsung hantaman dari tekanan ekonomi.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, mengingatkan bahwa jajaran eksekutif tidak boleh bersikap pasif atau menunda tindakan hingga dampak pelemahan ekonomi ini berimbas lebih luas di tengah masyarakat. Berdasarkan analisisnya, sejumlah indikator riil saat ini telah memberikan sinyal bahwa tekanan ekonomi sudah menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.
"Inflasi Kota Yogyakarta pada Maret 2026 mencapai 4,19 persen, tertinggi di DIY. Kenaikan harga terjadi pada sektor perumahan, listrik, konsumsi, pendidikan, serta berbagai kebutuhan sehari hari yang langsung memengaruhi kehidupan warga," papar Munazar pada Senin, 8 Juni 2026.
Selain laju inflasi lokal yang tinggi, Munazar juga menyoroti dinamika makroekonomi nasional yang ikut membayangi daerah, salah satunya terkait nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut membawa risiko besar terhadap kenaikan harga barang pokok serta membengkaknya biaya operasional, yang pada akhirnya menumpuk beban berat di pundak para pelaku ekonomi skala kecil.
Melihat situasi tersebut, Komisi B menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi fokus utama Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera merumuskan langkah mitigasi ekonomi yang nyata. Munazar menambahkan bahwa para pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan pelaku usaha rumah tangga adalah kelompok yang menempati posisi paling rentan saat daya beli masyarakat menurun dan biaya hidup terus meroket.
Sebagai salah satu solusi konkret yang dapat diimplementasikan, pemerintah daerah disarankan untuk menyalurkan KUR Daerah melalui skema pembiayaan berbunga rendah. Bahkan, bagi kelompok sasaran tertentu yang kondisinya sangat terdesak, opsi pemberian bunga hingga nol persen perlu dipertimbangkan secara serius.
"KUR Daerah jangan hanya dipandang sebagai program kredit. Dalam situasi seperti sekarang, KUR dapat menjadi instrumen untuk menjaga daya tahan ekonomi warga agar usaha mikro tetap bertahan dan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat tetap berjalan," kata Munazar menerangkan esensi dari program intervensi tersebut.
Lebih lanjut, Munazar juga menyampaikan kritik konstruktif mengenai parameter keberhasilan pembangunan daerah. Ia menyatakan bahwa kesuksesan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari maraknya penyelenggaraan pameran, festival, ataupun berbagai agenda seremonial ekonomi kreatif.
Hal yang jauh lebih mendesak saat ini adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan riil untuk bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi.
Sebagai penutup, ia kembali mengingatkan agar arah kebijakan pemerintah daerah senantiasa berorientasi pada ketahanan sosial di samping pertumbuhan ekonomi semata. "Pemkot perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. KUR Daerah bisa menjadi salah satu solusi agar masyarakat tetap produktif dan mampu menghadapi tekanan ekonomi yang kian kompleks," pungkas Munazar.
Advertisement
