JOGJAGRID.COM – Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPRD Kota Yogyakarta secara tegas menyatakan dukungannya terhadap percepatan transformasi digital yang dibarengi dengan regulasi perlindungan data pribadi yang kuat. Langkah ini diambil karena partai berlambang pohon beringin tersebut menilai bahwa keamanan data merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik di era modern.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Affan SIP SH, menegaskan bahwa peralihan menuju sistem pemerintahan digital sudah tidak dapat ditawar lagi demi menyongsong masa depan bangsa.
Menurutnya, digitalisasi birokrasi menjadi fondasi untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045, sehingga hal ini menjadi sebuah keharusan.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, pola kerja konvensional sudah tidak lagi relevan untuk menghadapi tantangan zaman, sehingga percepatan transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh perangkat daerah. Ke depan, arah kebijakan pemerintah digital tidak hanya akan bertumpu pada tingkat kematangan instansi, tetapi juga harus memastikan tingkat kepuasan pengguna melalui kolaborasi vital antar kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah hingga level nasional.
Fraksi Partai Golkar terus mendorong adanya regulasi mengenai Penyelenggaraan Transformasi Digital sebagai praktik penggunaan teknologi yang membuat proses kerja lebih efektif.
Muhammad Affan menguraikan bahwa di dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik sendiri, transformasi digital dapat membantu seluruh fungsi pemerintahan di berbagai cabang daerah untuk menjalankan fungsinya dengan biaya yang lebih rendah dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain efisiensi biaya, sistem yang tersentralisasi melalui transformasi digital memungkinkan pegawai pemerintah mengatur pekerjaan dengan lebih baik dan cepat melalui dokumentasi digital yang rapi. Namun, kemudahan ini harus dibarengi dengan aturan perlindungan data yang membantu memastikan hak pengguna tetap terjaga serta mendorong organisasi untuk mengelola data secara etis dan bertanggung jawab.
Affan menambahkan bahwa tantangan utama saat ini adalah menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat. Ia menekankan bahwa keamanan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan, tetapi juga pengguna, di mana kesadaran dalam menjaga kata sandi, mengenali ancaman siber, dan menggunakan layanan digital secara bijak sangat penting, sementara organisasi harus menerapkan kebijakan perlindungan data yang transparan.
Fraksi Golkar menyadari bahwa meskipun transformasi digital membawa perubahan besar pada layanan publik, bisnis, hingga pendidikan, terdapat tantangan serius terkait aset data yang sangat berharga. Tanpa pengelolaan yang baik, data pengguna menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga perlindungan data kini menjadi tanggung jawab mutlak bagi setiap penyedia layanan digital di Kota Yogyakarta.
Advertisement
