 |
JOGJAGRID.COM - Penyelesaian pembangunan kawasan pelabuhan pendaratan perikanan (PPP) Gesing di Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul molor dari target. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menyebut penyebabnya karena muncul sumber air dan perlunya blasting untuk menghancurkan batuan.
"Jadi sekarang untuk tahap satu sudah 95 persen. Karena semua itu fabrikasi jadi tinggal pemasangan-pemasangan saja. Kebetulan sekarang alat-alat sudah lengkap, sehingga diharapkan nanti sampai pada waktunya selesai," kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Catur Nur Amin di Gesing, Gunungkidul, Senin (31/7/2023).
Psmbangunan fisik PPP Gesing belum mencapai 90%. Hal itu tampak dari jalan yang belum jadi, bangunan di sekitar PPP Gesing yang masih dalam pengerjaan dan masih berlangsungnya pembuatan jalur masuk kapal.
Menurut Amin, munculnya angka 95% berasal dari jumlah anggaran pembangunan PPP Gesing yang menelan Rp 109 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana keistimewaan atau Danais.
"Iya (Danais) sekitar Rp 109 miliar," ujarnya.
Amin juga tidak memungkiri jika target penyelesaian PPP Gesing molor hingga saat ini. Mengingat pelabuhan tersebut seharusnya rampung sejak tahun 2022.
"Ini kan mestinya selesai tahun kemarin, tapi karena ada kondisi kahar jadi diperpanjang 210 hari," ucapnya.
Perlu diketahui, keadaan kahar adalah peristiwa atau akibat yang tidak dapat diantisipasi (tidak terduga) atau dikendalikan secara wajar. Di mana dalam pembangunan PPP Gesing ini muncul sumber air tawar dan bebatuan di bawah sumber air itu sulit dihancurkan.
"Jadi dari perencanaan semula itu dari hasil surveinya itu tidak ada sumber air tawar di sekitar ini. Ternyata batuan di sini itu tidak semua sama, kita bisa lihat di dinding-dinding itu ada yang utuh seperti pelataran tapi sebelahnya tidak," ujarnya.
Padahal bebatuan tersebut perlu dihancurkan agar kedalaman air untuk pintu masuk dari laut sesuai dengan berat kapal penangkap ikan. Akan tetapi, ada bebatuan yang sangat sulit dihancurkan dan lokasinya berada di bawah sumber air.
"Nah, setelah mulai penggalian sumber airnya besar dan kekerasan batunya pun pada saat disurvei itu masih bisa diselesaikan secara mekanik dengan breaker. Tapi setelah pelaksanaan, ternyata banyak batu yang kekerasannya tidak bisa ditangani secara mekanik," ucapnya.
Karena itu pelaksana proyek mengajukan justifikasi teknis oleh Profesor dari UGM. Hasilnya, ahli melakukan pengkajian dan ternyata memang betul beberapa batuan tidak bisa ditangani mekanik atau breaker.
"Pakar menyebut yang bisa menangani di Polandia secara breaker ini. Sehingga beliau istilahnya memberikan rekomendasi metode local blasting. Ternyata metode blasting, ada yang hanya 1 meter persegi, makanya ditempuh metode itu jalan keluarnya," katanya.
Karena menggunakan metode blasting atau meledakkan objek, pelaksana proyek mengajukan perpanjangan waktu pengerjaan. Dalam praktiknya, ternyata memerlukan waktu berbulan-bulan untuk melakukan blasting.
"Ini dari pelaksana mengajukan perpanjangan lagi, jadi untuk perizinan blasting itu kan perencanaan awal 14 hari tapi ternyata pelaksanaannya 2 bulan. Sehingga sisa waktu itu yang diajukan ke PPK untuk dimohonkan perpanjangan, jadi sampai akhir Oktober," katanya.
Akam tetapi, Amin optimis pengerjaan PPP Gesing rampung tahun ini. "Tahun ini targetnya selesai. Mudah-mudahan selesai," ucapnya.
Sementara itu, anggota Tim Pengawasan dan Pemantauan Danais DPR RI Gandung Pardiman mengaku kedatangannya ke PPP Gesing karena mendapatkan laporan terkait molornya pembangunan. Untuk itu, Gandung memastikannya dan meminta klarifikasi dari Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
"Saya ke sini karena banyak laporan-laporan yang masuk saya selaku anggota tim pemantauan Danais. Karena itu, ini sebagai bentuk agregasi aspirasi, kita pilah-pilah mana yang relevan, akurat. Karena itu kita cocokkan dengan datang langsung ke sini," ujarnya.
Gandung juga telah memberikan daftar inventarisasi masalah terkait PPP Gesing ke Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Menurutnya, ada 12 poin pertanyaan yang harus dijawab Dinas Kelautan dan Perikanan DIY secara tertulis.
"Danais perjuangan semua rakyat DIY, karena itu Danais harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan digunakan secara bertanggungjawab," ucapnya.
"Proyek-proyek yang didanai Danais kita cegah jangan sampai ada masalah. Sebab kalau ada masalah penggunaan Danais sedikit pun dan diketahui oleh pemerintah pusat dan para pemantau menyebabkan Danais tidak bisa naik (jumlah pertahunnya)," lanjut Gandung.
Advertisement
