JOGJAGRID.COM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta memberikan perhatian mendalam terhadap situasi ekonomi global yang saat ini tengah menekan ruang gerak para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah lokal.
Fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah disinyalir mulai memicu pembengkakan biaya produksi pada sektor industri kreatif dan pangan skala kecil. Situasi ini dinilai memerlukan langkah mitigasi yang cepat dan terukur dari pemerintah daerah agar gejolak ekonomi eksternal tidak sampai memadamkan aktivitas usaha masyarakat yang menjadi tulang punggung ekonomi kota.
Kenaikan biaya modal akibat fenomena inflasi impor ini dirasakan kian berat seiring dengan kebijakan moneter kenaikan suku bunga acuan atau BI-Rate yang diambil untuk menstabilkan mata uang. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan dalam memutar roda usahanya, kebijakan ini otomatis menambah beban biaya modal.
Kombinasi antara mahalnya bahan baku dan meningkatnya beban bunga pinjaman menciptakan tekanan berlapis yang memosisikan para pelaku usaha pada situasi yang tidak menguntungkan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Sofyan, menjabarkan bahwa efek berantai dari pelemahan nilai tukar rupiah ini bergerak secara simultan dan bertahap di pasar domestik.
Skala dampak terbesar dipastikan mengarah pada unit usaha yang sangat bergantung pada pemenuhan bahan baku maupun komponen pendukung dari luar negeri. "Kalau kita bicara UMKM yang terdampak secara langsung itu kan bertahap. Yang paling terdampak sekali itu kan mereka-mereka yang bahan bakunya memang impor, itu yang paling terdampak. Jadi kita memilah-milah secara umum," ujar Muhammad Sofyan, Senin (15/6).
Menurut Sofyan, salah satu klaster usaha yang paling rentan menghadapi guncangan ini adalah sektor pengrajin makanan tradisional, seperti industri pembuatan tahu dan tempe. Komoditas kacang kedelai yang menjadi bahan baku utama industri ini sebagian besar masih bersumber dari pasar impor, sehingga harganya sangat sensitif terhadap pergerakan kurs dolar. Tekanan tersebut dirasa kian menjepit karena harga bahan penunjang lain seperti plastik kemasan juga merangkak naik akibat rantai pasok global yang terdampak. "Antisipasi yang bisa dilakukan menyasar dulu UMKM yang bahan bakunya menggunakan impor seperti perajin tahu tempe yang bahan utamanya kedelai. Ini contoh saja," jelas Sofyan.
Kondisi ini menuntut para pelaku usaha mengambil keputusan sulit terkait kebijakan harga jual produk mereka ke masyarakat luas. Apabila mereka menaikkan harga jual demi mengimbangi biaya produksi yang melonjak, mereka dihadapkan pada risiko penurunan omzet akibat melemahnya daya beli masyarakat secara umum. Sebaliknya, bertahan pada nominal harga lama justru akan menguras margin keuntungan dan perlahan-lahan dapat menghentikan napas operasional usaha mereka. "Jika mereka memilih opsi untuk menaikkan harga jual produk demi menutupi lonjakan biaya produksi, mereka menghadapi risiko besar akan kehilangan pelanggan setianya di tengah situasi menurunnya daya beli masyarakat secara umum," kata Sofyan.
Menyikapi realitas di lapangan, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mulai merancang pemikiran strategis guna mengintervensi persoalan ini dari sisi regulasi dan anggaran daerah. Sofyan mengklarifikasi bahwa gagasan untuk memberikan skema bantuan pengadaan bahan baku impor ini masih merupakan sebuah pemikiran awal dari legislatif dan belum masuk dalam draf formal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "Kita bisa melakukan langkah-langkah intervensi kebijkan, seperti subsidi terkait pengadaan bahan-bahan impor itu, langkah strategisnya adalah subsidi. Tapi ini belum koordinasi dengan OPD, belum langkah kesana, baru pemikiran," kata dia.
Lebih lanjut, Sofyan menilai bahwa formulasi penamaan program yang tepat nantinya bukan berwujud subsidi secara kaku, melainkan sebuah payung besar bernama intervensi kebijakan yang areanya jauh lebih luas. Langkah ini diambil sembari mencermati dinamika kebijakan yang sedang digodok oleh Pemerintah Pusat dalam meredam dampak makroekonomi. Anggota legislatif Kota Yogyakarta berkomitmen menyusun instrumen politik anggaran yang fleksibel agar mampu memproteksi kestabilan pasar dan kelangsungan usaha lokal di tengah ketidakpastian. "Perlu langkah-langkah simulasi dulu ke UMKM yang terdampak, lalu dipetakan mana saja yang perlu mendapat intervensi kebijakan agar usahanya tetap stabil di dalam situasi ini," pungkas Sofyan.
Advertisement
