JOGJAGRID.COM : Fraksi NasDem DPRD Kota Yogyakarta menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah harus menjadi pilar utama dalam pembahasan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2026-2056.
Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Kota Yogyakarta, Oleg Yohan, menyatakan bahwa kota ini memerlukan reformasi sistem yang radikal, yakni pengolahan sampah yang dituntaskan langsung dari sumbernya.
Hal ini mencakup kewajiban pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha, penguatan peran bank sampah, hingga pemberian insentif bagi komunitas serta UMKM yang berhasil menjalankan praktik ekonomi sirkular.
Strategi ini dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan bagi warga.
Kondisi lingkungan yang kian tertekan akibat lonjakan penduduk dan aktivitas pariwisata tanpa pengelolaan limbah yang memadai menjadi landasan kuat bagi Fraksi NasDem DPRD Kota Yogyakarta untuk menuntut kebijakan yang lebih dari sekadar aturan administratif.
"Degradasi ruang terbuka hijau dan polusi udara di titik-titik strategis telah memicu implikasi sosial yang nyata, termasuk ketimpangan akses terhadap lingkungan sehat dan konflik pemanfaatan ruang," ujar
Oleg Yohan, Rabu (11/3).
NasDem memandang Raperda RPPLH harus menjadi instrumen hukum yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi agar upaya pelestarian lingkungan selaras dengan kesejahteraan masyarakat luas.
Guna memastikan kebijakan ini tidak kehilangan taji, Fraksi NasDem DPRD Kota Yogyakarta mendesak adanya penetapan indikator kuantitatif yang terukur dan mengikat dalam raperda tersebut. Oleg menegaskan bahwa target bertahap hingga tahun 2056 terkait indeks kualitas udara, luasan hijau, dan kebersihan air harus jelas agar kinerja pemerintah dapat dievaluasi secara objektif.
“Tanpa indikator terukur, kebijakan sulit dievaluasi,” tandasnya.
Selain itu, NasDem mendorong agar blueprint lingkungan ini memperkuat kolaborasi lintas sektor serta edukasi di sekolah dan kampus, sehingga tercipta gerakan kolektif dalam menjaga keseimbangan antara laju pembangunan kota dan kelestarian ekosistem di masa depan.
Advertisement
