JOGJAGRID.COM – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya penguatan tata kelola institusi atau good governance sebagai fondasi utama dalam melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Haedar menilai, tantangan yang dihadapi Polri saat ini sebaiknya diselesaikan melalui perbaikan kualitas internal dan birokrasi, bukan dengan melakukan perubahan struktural yang drastis seperti menempatkan Polri di bawah kementerian.
Menurut Haedar, posisi Polri dan TNI yang berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil pertimbangan matang dari proses reformasi 1998. Struktur tersebut dibentuk untuk memastikan kedua lembaga berfungsi sebagai alat negara yang penting dengan tugas yang spesifik. Ia berpendapat bahwa setiap institusi, baik Polri, TNI, maupun kementerian, saat ini masih memiliki persoalan masing-masing yang harus diperbaiki secara mandiri tanpa harus mengubah tatanan strukturnya.
"Kalau ada masalah lebih baik melihat kondisi di dalam dan perbaiki yang ada di dalam.
Sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan. Jika setiap ada masalah lalu perubahan struktural dengan mengganti posisi, nanti lama kelamaan juga kita akan berhadapan dengan masalah," ujar Haedar Nashir saat memberikan keterangan di Yogyakarta.
Haedar juga menyoroti usulan untuk menggabungkan Polri ke bawah kementerian. Ia menilai langkah tersebut berisiko menciptakan "masalah ganda" (double masalah), mengingat hampir semua kementerian saat ini juga tengah berupaya menyelesaikan persoalan internalnya masing-masing. Baginya, pengalaman amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali pasca-1998 menunjukkan bahwa langkah-langkah drastis di masa lalu pun masih menyisakan masalah hingga hari ini.
"Cukuplah bahwa reformasi 1998 itu merupakan bentuk dari perubahan struktural yang menyambut kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Yang tidak kalah pentingnya justru good governance, kita perbaiki seluruhnya. Polri, TNI, birokrasi, kementerian semua kan masih ada masalah. Kita berharap institusi-institusi yang ada terus memperbaiki diri agar semakin minim korupsi dan melayani kepentingan bangsa," tambahnya.
Lebih lanjut, Muhammadiyah memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan lintas institusi ini dengan visi kenegaraannya yang komprehensif. Haedar meyakini pendekatan yang bijaksana dari Presiden mampu membawa perbaikan nyata bagi institusi negara.
Sementara itu, terkait isu personal atau jabatan di kepolisian, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan masuk ke ranah sosok per orang karena hal tersebut merupakan sepenuhnya kebijakan dan kewenangan Presiden.
Advertisement
