 |
| Anton Prabu Semendawai |
JOGJAGRID.COM : Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu
Semendawai angkat bicara terkait rencana pembukaan sekolah kembali di masa
pandemi Covid-19 yang akan dilangsungkan akhir Juli 2020 nanti.
Seperti diketahui saat ini, Daerah Istimewa
Yogyakarta tengah menyusun protokol kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam
bentuk tatap muka langsung di sekolah.
“Jangan sampai muncul penularan Covid-19 periode
kedua atau second wave seperti yang dikhawatirkan semua orang, pembukaan
sekolah harus diawasi dan dipersiapkan benar semua pihak,” ujar Anton Selasa (9/6/2020).
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan pembukaan
sekolah perlu dibarengi dengan pengawasan dengan data-data yang riil dan
terkini dari dinas terkait. Seperti asal guru dan siswa, tinggal di zona seperti
apa mereka tinggal di lingkungannya selama masa pandemi ini.
“Perlu ada tahapan serius sebelum pembukaan sekolah
itu. Pemetaan zona merah atau tidak itu perlu untuk menjamin keamanan kegiatan
belajar mengajar. Karenatk bisa dipungkiri di pulau Jawa ini zona merah cukup
besar titiknya,” ujarnya.
Anton menuturkan, semisal dari pemetaan zonasi itu
diketahui ada guru juga siswa berasal dari zona yang dianggap merah dalam
intensitas penularan Covid, tentu pemerinrtah juga harus mengambil kebijakan.
Misalnya tetap menggelar kegiatan belajar mengajar itu secara daring. Tidak harus
memaksakan KBM itu dalam bentuk tatap muka fisik agar tak potensial tertular
atau terjadi transmisi penularan.
“Intinya siswa dan guru itu posisinya harus tetap
aman dulu, namun bukan berarti tak berlanjut pendidikannya,” ujar Anton.
Anton menuturkan penyelenggaran kembali KBM di
sekolah perlu dikaji terutama jenjang pendidikan mana yang akan disasar.
Pihaknya masih sangsi jika penyelenggaraan kegiatan belajar
mengajar tatap muka langsung dengan protokol pencegahan Covid itu akan efektif
di tingkat sekolah dasar (SD) juga sekolah menengah lanjutan pertama (SMP).
Karena bagaimanapun tak bisa dipungkiri anak anak itu dunianya masih bermain
dan berkumpul bersama teman-temannya saat di sekolah. Sehingga butuh pengawasan
ekstra dari guru.
“Mungkin protokol saat tatap muka langsung itu hanya
akan efektif untuk SMA/SMK, sedangkan untuk SD dan SMP butuh kajian mendalam lagi
untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar langsung sembari mengantisipasi
penularan tidak meluas,” ujar Anton.
-Hafid Wiryawan-
Advertisement
