JOGJAGRID.COM : Lonjakan kepesertaan program PDPD yang diakibatkan oleh penonaktifan JKN PBI secara massal dipastikan akan berdampak pada meningkatnya beban anggaran daerah. Meskipun antrean layanan di Jamkesda Kota Yogya saat ini membludak dan kebutuhan dana meningkat, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan anggaran.
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Darini, menyatakan bahwa jajarannya siap mengawal pemenuhan kebutuhan dasar tersebut jika pihak eksekutif mengajukan tambahan anggaran. Legislatif berkomitmen untuk seiring sejalan dengan pemerintah kota demi memperluas cakupan layanan pengaktifan kepesertaan BPJS bagi seluruh penduduk.
"Terkait kebutuhan anggaran tidak perlu dikhawatirkan karena jajaran Komisi D siap pasang badan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Yogyakarta," urai Darini saat memberikan penjelasan, Senin 16 Februari 2026.
DPRD Kota Yogyakarta mendesak Dinas Kesehatan dan Dinsosnakertrans untuk segera mengusulkan kembali warga yang memenuhi kriteria agar mendapatkan tanggungan JKN PBI dari pemerintah pusat.
Hingga saat ini, tercatat baru 4.829 peserta yang diajukan kembali ke pusat, sementara Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan baru berhasil mengaktifkan 2.799 KK atau sekitar 5.483 jiwa.
Darini, mendorong agar sistem mitigasi dan komunikasi antara BPJS, OPD, serta rumah sakit diperkuat guna mengakselerasi proses pengaktifan kembali.
Selain melalui Jamkesda di komplek MPP, layanan pengajuan juga telah dibuka lewat JSS, WhatsApp, serta aplikasi JKN untuk memudahkan masyarakat mengecek status mereka. "Hasil pertemuan memastikan bahwa tidak ada pasien yang ditolak dan proses pengaktifan kembali akan terus kami akselerasi demi kepentingan warga," pungkas Darini.
Advertisement
