JOGJAGRID.COM – Permasalahan ego sektoral di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menjadi sorotan tajam oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pola kerja yang cenderung fokus pada kepentingan instansi sendiri ini dinilai menghambat kolaborasi yang merupakan kunci pembangunan kewilayahan yang maksimal.
Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, secara lugas menyampaikan kekhawatirannya. Ia menegaskan bahwa tanpa sinergitas yang kuat, pembangunan di wilayah tidak akan memberikan hasil yang maksimal, dan manfaatnya tidak akan sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
"Kolaborasi adalah kunci," ujar Sinarbiyat. Ia mengakui bahwa upaya untuk menghilangkan ego sektoral "bukan perkara mudah seiring ego sektoral di tiap OPD."
Namun, DPRD mendesak agar seluruh OPD segera mengubah pola pikir dan pendekatan kerja mereka untuk fokus pada capaian bersama di tingkat wilayah.
Dampak dari ego sektoral ini juga dirasakan di tingkat kelurahan. Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, mencontohkan bagaimana program-program OPD menciptakan hingga 26 kelembagaan di satu kelurahan.
"Sebagian besar kelembagaan ini dibentuk oleh OPD dengan programnya masing-masing," jelas Susanto. Ia menyiratkan bahwa pembentukan kelembagaan yang tidak terkoordinasi dan terintegrasi ini merupakan cerminan dari ego sektoral OPD yang berfokus pada eksekusi program masing-masing tanpa melihat konteks kelembagaan kelurahan secara utuh.
Akibatnya, terjadi duplikasi atau ketidakselarasan program di tingkat grassroots. DPRD berharap, dengan kolaborasi yang lebih kuat, kompleksitas kelembagaan ini bisa diurai demi efektivitas pembangunan.
Advertisement
