JOGJAGRID.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta mengingatkan bahwa kebijakan Rumah Susun (Rusun) tidak hanya bersifat fisik-teknis, tetapi harus diimbangi dengan kajian dampak sosial yang mendalam.
Rusun dapat menyebabkan loncatan pola hidup dan potensi marginalisasi jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogya, R Candra Akbar Ishmata, menjelaskan bahwa transisi ke hunian vertikal membawa perubahan signifikan.
"Kami juga berharap kebijakan rusun perlu diimbangi dengan kajian dampak sosial. Hal ini karena dapat menyebabkan loncatan pola hidup dan sosial bagi penghuni, serta memarginalkan kelompok masyarakat tertentu jika tidak diimplementasikan dengan baik," ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Ia mencontohkan temuan di Rusunawa Yogyakarta yang menunjukkan adanya dampak sosial seperti ketidakjelasan status penghuni, keterbatasan ruang publik, dan potensi konflik dalam interaksi sosial.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar mendesak adanya pendekatan yang lebih humanis dalam pengaturan.
"Pola penghunian rusunawa baru harus disusun melalui diskusi dan dialog dengan tokoh masyarakat dan wilayah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan humanis," ungkap Candra.
Melalui dialog ini, diharapkan aturan penghunian dapat mengakomodasi kearifan lokal dan kebutuhan sosial masyarakat, sehingga rusun menjadi lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan, alih-alih sumber masalah sosial baru.
Advertisement
