JOGJAGRID.COM – Penguatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Yogyakarta memasuki fase krusial dengan inisiasi kajian kelembagaan oleh Komisi A DPRD. Komisi A melihat bahwa efektivitas LPMK sebagai mitra strategis perencanaan dan pengawasan pembangunan sangat bergantung pada dukungan kelembagaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) induk.
Susanto Dwi Antoro, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil adalah fokus pada penataan internal pemerintah kota. "Kami melihat LPMK harus lebih dari sekadar pelengkap. Mereka adalah kepanjangan fungsi pengawasan DPRD di tingkat wilayah dan lembaga perumus rencana pembangunan yang sejalan dengan visi misi Walikota," ujarnya, Minggu (26/10).
Fokus utama kajian yang diinisiasi adalah identifikasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang paling ideal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang). Tujuannya jelas: memastikan bahwa ada OPD induk yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk sepenuhnya mengampu dan memfasilitasi LPMK.
Kajian mendalam ini direncanakan terlaksana pada tahun anggaran 2025 atau awal 2026. Susanto menegaskan bahwa Komisi A siap mengambil alih jika terjadi penundaan. "Apabila kajian tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Bagian Organisasi (Bagor) sesuai jadwal, Komisi A berkomitmen untuk mengambil alih kajian tersebut pada triwulan pertama tahun depan," tandasnya. Komitmen ini menunjukkan tekad DPRD untuk tidak menunda upaya penguatan LPMK.
"Langkah ini untuk memperkuat posisi LPMK baik secara kelembagaan sebagai wakil masyarakat di wilayah maupun dari aspek ketugasan setiap individu yang ada di dalamnya," imbuhnya, menekankan bahwa penguatan kelembagaan OPD akan secara langsung meningkatkan kapasitas dan peran anggota LPMK di lapangan.
Advertisement
