JOGJAGRID.COM : Di tengah masa pemulihan pandemi Covid-19 yang masih belum tuntas ini DPRD DIY menggelontorkan anggaran yang dinilai tak nyambung dengan semangat penanganan Covid-19 ini.
Berupa proyek pemasangan baliho yang hanya berisi gambar wajah para wakil rakyat yang tersebar di berbagai titik Yogyakarta.
Aktivis Jogja Coruption Watch (JCW) pun menyoroti terpasangnya sejumlah baliho berisi pengenalan profil anggota DPRD DIY yang marak terpasang di sejumlah titik wilayah DIY jelang akhir tahun ini.
Baliho-baliho itu memuat wajah para anggota DPRD DIY terpilih 2019-2024, di mana di tiap baliho bagian atas memuat wajah pimpinan DPRD DIY dan di bagian bawah para anggota tiap komisi A, B, C, dan D.
Titik baliho itu tersebar misalnya untuk Komisi A ada di kawasan Babarsari, Komisi B di pertigaan PLN Rejo Winangun, dan Komisi C kawasan Jalan Mataram sedangkan untuk Komisi D belum terlihat.
Sebagian baliho bahkan tampak serampangan alias terpasang tak sesuai dimensi titik baliho karena ukuran posternya lebih kecil sehingga tampak aneh.
"Kami menilai pengenalan para anggota dewan provinsi DIY dengan menggunakan baliho segede gaban itu tidaklah efektif selain pemborosan anggaran karena ada yang lebih efektif yakni forum reses dengan ketemu langsung para konstituennya," kata aktivis JCW Baharuddin Kamba dalam siaran pers Sabtu (27/11).
Kamba mengatakan perkenalan profil anggota DPRD DIY itu dengan menggunakan baliho justru malah menambah sampah visual selain mengganggu estetika.
"Karena sudah cukup banyak baliho-baliho tokoh politik nasional yang nampang juga dibeberapa sudut di Yogyakarta belakangan ini, di tengah pandemi Covid-19," kata Kamba.
Kamba menilai daripada DPRD DIY menghabiskan anggaran untuk pemasangan titik-titik baliho yang disinyalir memakan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah itu alangkah baiknya anggaran tersebut digunakan untuk membantu penanganan dampak Covid-19 bagi masyarakat miskin yang saat ini masih dirundung kesulitan.
"Toh tidak harus menggunakan baliho untuk mengenalkan para anggota dewan itu tetapi sekarang eranya media sosial. Kalau pun jika ada anggota basisnya adalah di pedesaan ataupun kaum lansia kan ada forum reses ketemu langsung dengan para konstituennya atau anggota dewan rajin srawung dengan masyarakat sekitar. Jangan mendadak srawung dengan masyarakat sekitar saat mau Pileg saja tetapi tetap konsisten dalam kondisi apapun," tegas Kamba.
JCW menduga pengenalan para anggota dewan dengan media baliho seperti itu hanya akan lebih banyak dilihat para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta dibanding masyarakat Yogayakarta khususnya para konstituennya.
"Seperti safari baliho," kata dia.
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menuturkan pihaknya justru tak tahu menahu soal pemasangan baliho bergambar profil anggota dewan itu.
"Kami akan meminta bagian Sekwan (Sekretariat Dewan) untuk klarifikasi tentang program ini . Karena kami justru tidak tahu," kata Huda
(Dho/Ian)
Advertisement
