-->
PAN DIY Soroti Kebijakan Aneh Dan Sikap Tak Transparan Penanganan Corona
PAN DIY Soroti Kebijakan Aneh Dan Sikap Tak Transparan Penanganan Corona

PAN DIY Soroti Kebijakan Aneh Dan Sikap Tak Transparan Penanganan Corona

JOGJAGRID.COM : Kasus positif Corona di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akhir pekan ini sudah tembus di atas angka 100 kasus sejak pemberlakuan masa tanggap darurat 20 Maret 2020 lalu.

Langkah pemerintah daerah juga pemerintah pusat selama kurun sebulan lebih penanganan dan penanggulangan Covid-19 itu dinilai masih amburadul.

"Kami melihat kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penanganan wabah ini justru banyak yang aneh dan indikasi sikap tak transparan kepada publik," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) DIY Nazaruddin 5 Mei 2020.

Nazaruddin merinci kontroversi kebijakan yang muncul saat masyarakat dihadapkan pada wabah. 

Antara lain mencuatnya perdebatan mudik vs pulang kampung, lalu soal larangan mudik yang diralat menjadi mudik khusus pengusaha, sampai kebijakan mengijinkan maskapai penerbangan tertentu tetap beroperasi di mana kebijakan itu disinyalir demi kepentingan menyelamatkan maskapai tersebut di masa pandemi.

"Yang terakhir lebih kocak lagi (kebijakannya) yaitu mudik khusus dengan ijin khusus, itu kan kacau balau. Kebijakan kebijakan zig-zag ini mengindikasikan pemerintah menghindari kewajibannya," ujar Nazar.

Sedangkan di DIY ini, PAN merasa prihatin karena kondisi penanganan wabah juga setali tiga uang dengan  pemerintah pusat. 

"Di DIY ini suasana penanganannya sunyi senyap. Seperti semua sedang dalam situasi baik baik saja. Padahal di lapangan situasinya tidak baik baik saja," ujar Nazar.

Menurut PAN, publik sejauh ini masih tidak mendapatkan informasi soal Corona secara utuh dari pemerintah daerah. Baik soal kasusnya sendiri juga upaya jelas penanggulangan yang disiapkan.

"Belakangan kendaraan pelat luar daerah yang masuk DIY dicegat dan diperiksa. Itu dasar hukumnya apa? Wong DIY tidak pernah mengumumkan atau berstatus PSBB (pembatasan sosial berskala besar) seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan daerah lain," ujarnya.

Walau belum tahu pasti apakah kebijakan PSBB itu efektif atau tidak, ujar Nazar, tapi paling tidak publik di zona PSBB tahu jika razia kendaraan luar daerah karena dalam rangka menjalankan PSBB. 

"Lhah, DIY ini statusnya apa saat Corona ini, kok masih tampak tenang tenang saja? Kami pun belum dengar berapa sebenarnya anggaran pasti yang disiapkan untuk menangani Corona, apalagi soal realisasi bantuan itu di DIY," ujarnya.

PAN pun mendesak Gugus Tugas Penanganan Covid di DIY lebih tanggap dalam persoalan yang muncul di lapangan. Juga lebih transparan dalam penyampaian informasi sebagai pegangan masyarakat.

"Jangan sampai akhirnya mencelakakan masyarakat karena informasi yang tidak utuh," ujarnya.

PAN juga mendesak fraksinya di DPRD kabupaten/kota hingga provinsi tidak diam saja ketika pemerintah daerah menjalankan kebijakan yang tak sesuai atau lamban dalam penanganan wabah.

"Semua fraksi di DPRD harusnya tegas memberikan kontrol pada pemda," ujarnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD DIY, Atmaji menuturkan sudah tiga kali pihaknya menyorot langsung penanganan dampak Corona di DIY.

"Pertama saat koordinasi dengan Pemda DIY Maret lalu, saat belum masa tanggap darurat, kami minta pemda cepat bertindak menyiapkan penanggulangan wabah," ujar Atmaji.

Yang kedua, ujar Atmaji, fraksi PAN DPRD DIY juga mendesak bantuan jaminan hidup atau jadup yang telah didata penerimanya segera disalurkan ke masyarakat setidaknya sebelum ramadhan sebagai bantuan tahap pertama. 

Namun ternyata program bantuan tahap pertama itu sampai awal Mei tak kunjung turun karena pendataan tak rampung rampung.

"Ketiga soal realokasi anggaran penanganan Covid. Memang angkanya berubah ubah, realokasi anggaran belum mapan karena dari awalnya Rp.246 miliar, lalu berubah menjadi Rp 579 miliar dan sudah dirinci untuk belanja saat dilaporkan itu menjadi Rp 390 miliar," ujarnya.

Atmaji tak mempersoalan perubahan perubahan anggaran itu. Namun ia mendesak apa yang sudah diprogramkan pemerintah segera dilaksanakan.

"Yang penting segera action, jangan omong program terus tapi action di masyarakat minim," ujarnya.


Dalam kegiatan pembagian bantuan masker dan bahan pangan serta mereka yang mengalami kerentanan ekonomi 2 Mei 2020, PAN DIY bergerak sebagai bentuk nyata upaya membantu kelompok-kelompok rentan melewati krisis akibat pandemi.

Selain bantuan 1200 paket sembako, juga dibagikan 10.000 masker gratis.

ATX
Advertisement

Baca juga:

Your Reactions:

Admin
Silakan ikuti kami di media sosial berikut.