JOGJAGRID.COM: Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud menyelenggarakan Taklimat Media Kick-off Program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang diselenggarakan Kamis 4 Februari 2021 di Yogyakarta Marriot Hotel, Yogyakarta.
Hal ini dilakukan dalam rangka penetapan kebijakan dan perluasan strategi guna mendukung program pemerintah dalam peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan peningkatan produktivitas dan daya saing.
Yang meliputi peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik/Instruktur Vokasi; Peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi; Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wikan Sakarinto mengatakan salah satunya dalam program itu pihaknya akan mengubah kurikulum di sekolah menengah kejuruan (SMK) dan mengawinkannya dengan program vokasi D-2.
“Ada lima aspek yang akan kita ubah dalam kurikulum SMK dan inovasi menikahkan SMK dengan perguruan tinggi vokasi, bisa politeknik atau vokasi universitas agar bisa link and match vokasi dengan dunia kerja. Terobosan menikahkan SMK ini kita namankan D2 fast track," kata Wikan.
Lima aspek kurikulum SMK diubah pertama, seluruh mata pelajaran tidak lagi bersifat akademis maupun teori, namun lebih banyak menjadi ilmu terapan. Sehingga mata pelajaran baik itu Matematika atau Bahasa Indonesia diberikan untuk siap diterapkan dalam dunia kerja.
Aspek kedua yaitu menyiapkan mata pelajaran project base learning dan ide kreatif kewirausahaan selama 3 semester. Ketiga penambahan mata pelajaran pilihan, misalnya siswa jurusan teknik mesin dapat mengambil mata pelajaran marketing. Keempat adalah kurikulum wajib di tiap semester, misalnya membangun desa dan pengabdian masyarakat.
“Terakhir adalah menikahkan kurikulum pendidikan SMK dengan perguruan tinggi. Sehingga nantinya lulusan SMK bisa menempuh pendidikan vokasi selama tiga semester atau D-2. Dimana di dua tahun terakhir, peserta didik wajib magang di dunia industri. Skema ini meniru kurikulum pendidikan vokasi yang diterapkan di Jerman serta Jepang,” jelasnya.
Langkah ini menurut Wikan dilakukan agar muncul kecocokan antara materi pendidikan dengan dunia kerja masa kini. Kemendikbud meyakini pendidikan vokasi selalu identik dengan perubahan masa depan dan perubahan ini merupakan jawaban kta atas tantangan di masa depan terkait bonus demografi generasi muda.
Langkah ini sebagai upaya mendukung program tahun lalu yaitu paket paket 8+1 di program SMK CoE 2020. Sementara tahun ini diluncurkan program SMK Pusat Keunggulan (PK), yakni penyempurnaan SMK CoE dengan melibatkan perguruan tinggi vokasi untuk membina SMK.
“Kita ingin ada peningkatan pemahaman dan gairah dari satuan pendidikan vokasi maupun dunia usaha dan industri,” katanya.
Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud Wartanto, Kemendikbud turut mendorong hadirnya angkatan kerja dengan menargetkan sebanyak 50 ribu angkatan kerja akan lahir dari program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan 17 ribu dari Pendidikan Kecakapan Wirausaha).
“Agar tidak tumpah tindih dengan program kementerian lain, kita membidik anak lulusan sekolah menengah yang tidak bekerja dan tidak berkuliah dengan rasio umur 17-25 tahun,” katanya.
Dalam melahirkan angkatan kerja, peran dari pemerintah daerah mutlak diperlukan. Sebab pemda adalah aktor utama yang membangun jembatan antara industri termasuk usaha kecil dengan tenaga kerja yang tersedia. (Dwita)
