 |
| Ilustrasi Sultan HB X bersama Presiden Jokowi (Liputan6) |
JOGJAGRID.COM : Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti Video Conference Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah dengan Presiden RI Ir. Joko Widodo, Senin (15/06) di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Rakornas tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam menghadapi tantangan selama masa pandemi ini di segala bidang.
Pada sambutan pembukaan Rakornas tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan, saat ini sebanyak 215 negara di dunia sedang berada pada masa sulit akibat Covid- 19. Tidak hanya aspek kesehatan saja yang mengalami keterpurukan, namun juga pertumbuhan sosial dan ekonomi. “Saat ini pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi sangat tajam. Demand terganggu, suplay terganggu dan produksi juga bermasalah. Situasi seperti inilah yang di hadapi semua negara begitu juga Indonesia,” ungkap Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menyampaikan, banyak aspek yang harus di perhatikan dalam masa pandemi ini untuk bisa normal kembali. Pada bidang kesehatan, pemerintah harus bisa mengendalikan Covid - 19 agar tidak menyebar. Mereka yang sehat jangan sampai tertular, sedangkan yang sakit harus dirawat sampe sembuh.
Selain kesehatan, bidang sosial ekonomi juga harus diperhatikan. Pemerintah harus mampu menjamin warga kurang mampu dan warga terdampak Covid - 19agar mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Sektor Informal dan Sektor UMKM harus diperhatikan pula dengan lebih fokus. Dengan begitu, pelaku usaha mampu bertahan dan bergerak sehingga PHK massal bisa dihindari.
Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp677,2 T untuk percepatan penangan Covid - 19 dan pemulihan ekonomi nasional. Mengingat jumlah ini tidak main-main, maka para pelaku harus mampu menyajikan tata kelola yang baik, sasaran yang tepat, prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Selain itu, output dan outcome harus maksimal untuk rakyat Indonesia.
Presiden Jokowi memastikan berbagai pihak untuk turut serta mengawal dan mengawasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Aspek pencegahan terhadap penyelewengan dana harus lebih dikedepankan. Apabila terjadi potensi masalah, harus segera diingatkan melalui sistem peringatan dini, penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabilitas.
“Saya tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola baik didahulukan. Kalau ada yang bandel, niat korupsi dan mens rea maka silahkan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamtakan. Kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” tegas Presiden Jokowi.
Meskipun begitu, Presiden RI tersebut juga mengingatkan agar tidak melakukan ancaman pada pihak yang tidak salah dan tidak memiliki mens rea. Jangan sampai mengakibatkan siapapun yang sedang melaksanakan tugas menjadi ketakutan sehingga mereka tetap mampu bekerja secara optimal.
Para penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Penyidik, BPK, Inspektorat, LKPP dan Pegawai Negeri Sipil harus fokus pada tatakelola dan saling bekerjasama agar selalu sinergis. Melalui sinergitas dan check and balances antar lembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi yakin bahwa pemerintah bisa bekerja dengan lebih baik dan optimal.
“Mari bersama-sama kita menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat. Bangkit dan melangkah maju mengawal agenda-agenda besar dan penting untuk bangsa. Menuju ke sebuah Indonesia maju,” tutup Presiden Jokowi.
Rakornas tersebut diikuti pula oleh Wapres RI, Mendagri, Menkopolhukan, Menkeu, Ketua BPK RI, Kepala BPKP RI, Ketua KPK RI, Jaksa Agung, Kapolri, Kapolda se- Indonesia, Gubernur se- Indonesia, Bupati/Walikota se-Indonesia dan seluruh jajarannya.
(Yun/Gas)
Advertisement
