JOGJAGRID.COM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota Yogyakarta agar lebih selektif dalam merumuskan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2027. Langkah ini mendesak dilakukan guna mengantisipasi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, menegaskan bahwa penyesuaian alokasi belanja harus difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar kegiatan yang bersifat seremonial dan kurang mendesak dapat dikurangi secara signifikan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Akan terjadi pergeseran anggaran di beberapa kegiatan di OPD. Kami tekankan supaya Pemerintah Kota menekankan pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Kegiatan yang sifatnya seremonial itu dikurangi saja,” ujar Kuncoro saat ditemui di Yogyakarta, Kamis (29/10).
Pihaknya menambahkan, langkah efisiensi ini merupakan strategi kunci untuk mengendalikan belanja daerah sekaligus mencegah pembengkakan defisit anggaran selama proses pembahasan bersama komisi-komisi dewan. Di samping efisiensi program, Kuncoro juga memberikan perhatian khusus terhadap kepastian alokasi anggaran untuk pemenuhan hak finansial tenaga pendidik, khususnya gaji bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu.
Menurutnya, Pemkot Yogyakarta harus segera menyiapkan pos anggaran khusus karena sebelumnya pos pembiayaan tersebut kerap bertumpu pada dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). “Ini harus menyediakan sekian miliar untuk memenuhi itu semua. Kami saat ini juga masih menunggu surat dari Pusat. Kemarin Kemendiknas sudah menyampaikan akan bersumber dari Pusat,” jelas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Selain memfokuskan pembahasan pada dinamika fiskal tahun 2027, lembaga legislatif saat ini juga tengah mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Tahun 2026–2045. Regulasi jangka panjang tersebut dirumuskan agar selaras dengan kapasitas kemampuan fiskal daerah, sehingga arah pembangunan pariwisata kota selama dua dekade ke depan memiliki landasan yang matang dan berkelanjutan.
“Artinya itu harus utuh komprehensif, sehingga ini menyiapkan masa depan pariwisata Kota Jogja itu seperti apa selama 20 tahun, dengan lima tahun sekali akan ada evaluasi,” pungkasnya.
